|
 |
×
|
|
|
|
×
|
JAKARTA - Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian sampai sejauh ini tidak berjalan karena tidak dapat melaksanakan programnya dalam membangun kembali Gaza Palestina. Selain itu muncul isu keamanan baru di Timur Tengah dengan adanya serangan Amerika Serikat ke Iran sebulan terakhir ini.
Dengan tidak efektifnya BOP dalam pembangunan kembali Gaza, Indonesia memiliki opsi untuk meninggalkan Dewan Perdamaian itu.
Demikian rangkuman Seminar Palestina dengan topik Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina, Senin (30/3) yang diselenggarakan Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC) .
Pembicara seminar virtual itu adalah Dubes Bunyan Saptomo yang juga Koordinator Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional MUI, Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan, sedangkan Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran dari Kuala Lumpur membuka seminar yang dimoderatori Andrea Shera Renjani, Mahasiswa Binus University dan staf AMEC di Jakarta.
BOP yang dipimpin Presiden AS Donald Trump diperkenalkan 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini dijanjikan bertugas dalam stabilisasi keamanan via International Stabilization Force (ISF), Rekonstruksi Infrastruktur Gaza dan Transisi Tata Pemerintahan ke Otoritas Palestina (PA).
Dubes Bunyan menjelaskan, dalam BOP negara Palestina tidak jelas dan hanya disebut jika pembangunan terlaksana akan difasilitasi adanya perundingan Israel dan Palestina. Ini baru janji yang bersyarat jika pembangunan kembali Gaza terlaksana.
Jadi, tidak diharapkan negara Palestina terwujud pada akhir program perdamaian BOP. Oleh sebab itu BOP pada dasarnya menyimpang dari mandat PBB sesuai resolusi PBB No 2803.
”Saat terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Ketua BOP Donald Trump justru sibuk menyerang Iran. Kita juga melihat BOP tidak pernah disinggung, termasuk perundingan tahap berikutnya," kata Dubes Bunyan.
