Oleh: Muliadi Saleh, Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran 

Ketika nama Suwardi Thahir mengemuka dan diterima secara aklamasi sebagai Ketua PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031, yang sesungguhnya berbicara bukan sekadar mekanisme organisasi, melainkan nurani kolektif para wartawan yang sedang merindukan seorang pemimpin yang mampu merangkul, menyatukan, dan mengembalikan organisasi sebagai rumah bersama. Di tengah zaman yang semakin gaduh oleh perbedaan, kerinduan akan kepemimpinan yang meneduhkan sering kali menjadi kebutuhan yang lebih penting daripada sekadar pergantian kepemimpinan itu sendiri. 

Aklamasi adalah bahasa kepercayaan. Ia adalah titik temu dari berbagai pandangan yang akhirnya bersepakat pada satu nama. Dalam konteks organisasi, aklamasi merupakan bentuk legitimasi moral yang tidak lahir dalam sehari, melainkan dibangun melalui perjalanan panjang, rekam jejak, integritas, dan konsistensi pengabdian. 

Baca :

• Tidak ada artikel terkait ditemukan.

Suwardi Thahir tidak hadir sebagai figur yang tiba-tiba muncul menjelang pemilihan. Namanya telah lama dikenal dalam dunia jurnalistik Sulawesi Selatan. Ia tumbuh bersama dinamika profesi wartawan, memahami denyut ruang redaksi, merasakan tantangan kerja jurnalistik, sekaligus terlibat dalam proses pembinaan dan penguatan kompetensi insan pers. 

Pengalamannya sebagai penguji kompetensi wartawan memberikan perspektif yang utuh tentang pentingnya profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Ia memahami bahwa pers yang kuat tidak hanya lahir dari kebebasan, tetapi juga dari kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral. 

Di tengah perubahan zaman yang bergerak sangat cepat, dunia pers menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Disrupsi digital mengubah lanskap media. Informasi bergerak dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan mulai mengambil sebagian fungsi yang selama ini dilakukan manusia. Di sisi lain, hoaks, disinformasi, dan polarisasi sosial terus menguji kualitas kerja jurnalistik. 

Dalam situasi seperti ini, organisasi profesi tidak cukup hanya menjadi wadah administratif. Ia harus menjadi rumah pembelajaran, ruang kolaborasi, pusat penguatan kompetensi, sekaligus benteng etika profesi.