JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan penghargaan Piala Adipura merupakan penghargaan kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Menurut Siti, juga dalam hal  menyelaraskan pertumbuhan ekonomi hijau, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik untuk mencapai kota berkelanjutan.

“Program Adipura juga merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Siti, saat memberikan Penghargaan Adipura 2023 di Auditorium Manggala Wanabhakti, Kementerian LHK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). 

Siti menjelaskan program Adipura merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk pencapaian target SDGs di 2030. Salah satunya untuk Target Nomor 11, yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan yang menargetkan pada Tahun 2030 agar dapat mengurangi dampak lingkungan perkotaan yang merugikan.  

Baca :

• » Kapolres Pimpin Sertijab Kapolsek Panipahan. Kapolres Sebut Kapolda Komit Berantas Narkoba
• » Swasembada Pangan dan Pupuk Terjangkau Jadi Prioritas Pemerintah
• » KSPI Minta Presiden Ganti Menteri Keuangan. Berikut Ini Alasannya

"Termasuk penanganan sampah kota dan menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau,” ucap Siti.

Dalam kaitan program Adipura dan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, menurut Siti, kabupaten dan kota didorong untuk menciptakan pola kerja dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi.  Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya mengurangi dan meminimalkan dampaknya, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat serta memposisikan sampah sebagai sumber daya untuk ketersediaan bahan baku daur ulang, efisiensi penggunaan sumber daya, dan sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Pada konteks perubahan iklim, lanjut Siti, program Adipura juga didorong menjadi instrumen untuk pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari pengelolaan sampah dan dampaknya, seperti suhu udara yang tinggi, kekeringan yang cukup panjang, serta kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. 

“Menjadi catatan penting untuk antisipasi ke depan dalam hal ancaman polusi dari kegiatan pengelolaan sampah kebakaran TPA dan juga dari pembakaran sampah secara terbuka (open burning) yang dapat menghasilkan emisi GRK dalam jumlah yang cukup besar di atas 100 juta ton CO2 equivalent (eq),” kata Siti menambahkan.