Namun, di balik semua itu, tidak sedikit warga yang menyindir ketidakhadiran sebagian pejabat publik. Banyak yang mempertanyakan di mana para wakil rakyat ketika bencana terjadi? Mengapa masyarakat lebih dulu turun bergerak ketimbang orang-orang yang memiliki jabatan dan anggaran besar? Kritik seperti ini bukan tanpa dasar. Foto-foto dari lokasi bencana memperlihatkan warga berjuang seorang diri, sementara sebagian pejabat tampak lebih sibuk menghadiri agenda formal ketimbang memastikan keselamatan warganya.

Pemasangan spanduk Posko Bersama Pembentukan Provinsi DIM menjadi penegas rasa kecewa tersebut. Gerakan ini seolah berkata: “Jika pemerintah lambat merespons, mungkin sudah waktunya struktur wilayah diperbaiki.” Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pemekaran provinsi baru dapat menciptakan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan efektif dalam penanganan bencana maupun pelayanan publik.
Apalagi Sumatera Barat memiliki wilayah cukup luas dengan tantangan geografis yang tidak mudah—mulai dari daerah pesisir, pegunungan, hingga daerah rawan longsor. Dengan pemerintahan yang terlalu terpusat, daerah paling terdampak justru sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Kehadiran dua spanduk ini juga memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai simbol keberanian, sebagian lagi menganggapnya bentuk kritik keras terhadap penguasa, dan tidak sedikit yang menilai bahwa inilah momentum untuk memperbaiki arah pembangunan daerah.
Pada akhirnya, masyarakat sepakat bahwa bencana bukan hanya tentang air bah, angin kencang, atau tanah longsor. 

Baca :

• » Aksi Humanis di Jalan Margonda: Kuda ‘Nobel’ dan ‘Diamant’ Kawal Kelancaran Lalu Lintas dan Bantu Warga Menyeberang
• » Taiwan Perlu Hadir di INTERPOL, Perkuat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara
• » Hati-hati, KM 90 Jalan Lintas Riau-Sumbar Amblas, Masyarakat Diimbau Gunakan Jalan Alternatif

Dengan berdirinya dua spanduk tersebut, masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya melihatnya sebagai “pajangan”, tetapi sebagai pesan penting: rakyat ingin perubahan. Rakyat ingin pemerintah yang tanggap, peduli, dan hadir tanpa harus dipanggil. Rakyat ingin pemimpin yang mendengar, bukan yang sibuk mempercantik pencitraan.

BP2DIM dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat (28/11/2025) menuliskan, aksi pemasangan spanduk ini mengingatkan bahwa kekuatan masyarakat adalah pondasi utama dalam menghadapi bencana.

"Pemerintah boleh datang dan pergi, tetapi solidaritas warga akan selalu menjadi penopang utama. Dan jika aspirasi masyarakat untuk membentuk Provinsi DIM benar-benar kuat, maka itu adalah suara yang tidak boleh diabaikan," tulis rilis tersebut.

"Karena ketika dua spanduk itu berdiri berdampingan, keduanya berbicara hal yang sama: rakyat ingin bergerak maju, tanpa harus menunggu siapa pun," sambung rilis tersebut.