
Sementara, sebagai upaya memperbaiki tata Kelola dan transparansi pelaksanaan program MBG, maka jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) semakin cermat dan teliti terkait kesiapan operasional, dan pendataan sasaran, sehingga distribusi kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) juga menunjukkan adanya evaluasi konsisten dan tindak lanjut hasil pemeriksaan program MBG oleh pihak terkait.
Kritikan tidak masuk akal terkait MBG juga dilakukan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI khususnya melalui media sosial mereka dengan mengglorifikasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti pemborosan anggaran, kualitas makanan, dan dugaan kepentingan elite, serta dibandingkan dengan konsep pengelolaan kesejahteraan rakyat dalam sistem Islam.
Program MBG menjadi sasaran propaganda negatif oleh kelompok mantan HTI yang memanfaatkan isu operasional untuk menyebarkan narasi ideologis dan mendiskreditkan pemerintah. Penulis juga yakin kelompok kepentingan anti MBG juga kesulitan membuktikan tuduhan dan kritikan mereka yang seperti banyak diselimuti agenda politis dibanding kebenarannya.
Masyarakat yang cerdas jelas akan mendukung pelaksanan MBG seperti ditunjukkan SPPG Papua Pegunungan secara aktif terus mendorong percepatan sertifikasi halal serta mengadakan pelatihan keamanan dan kebersihan pangan bagi pengelola dapur MBG.
Presiden dan beserta jajaran pemerintahan akan mengapresiasi langkah langkah elemen masyarakat dalam mendukung dan memberikan saran konstruktif terkait MBG, termasuk tampaknya saran agar penerima manfaat diperluas dengan menjangkau anak jalanan dan kalangan pensiunan. Sebuah saran yang humanis dan layak diatensi Presiden karena menunjukkan intensi yang positif mendukung MBG.
*Program Makan Bergizi Gratis Jawaban Negara atas Masalah Gizi Anak*