|
 |
×
|
|
|
|
×
|
Oleh : Hadimihardja
2 Mei 2026. Upacara Hardiknas digelar serentak. Spanduk “Merdeka Belajar” kembali dipasang di pagar sekolah. Pidato Menteri kembali bicara soal guru inovatif dan murid kreatif. Tapi setelah barisan bubar, guru kembali dikejar unggah PMM, murid kembali diburu PR, dan kepala sekolah kembali pusing dengan asesmen.
Tujuh tahun sejak Kurikulum Merdeka diluncurkan, satu pertanyaan wajib kita jawab jujur: *Sudahkah pendidikan Riau benar-benar merdeka belajar?* Atau baru merdeka di baliho dan pidato?
1. Merdeka Gurunya? Masih Sibuk Jadi Admin
Janji Merdeka Belajar adalah guru diberi ruang untuk berkreasi di kelas. Realita di Riau belum seindah itu. Banyak guru SD dan SMP masih lebih sibuk mengurus RPP, laporan PMM, unggah aksi nyata, isi RHK, sampai input 14 aplikasi lain. Survei informal komunitas guru Pekanbaru menyebut 6 dari 10 guru merasa waktunya habis untuk administrasi, bukan untuk mendampingi murid.
Guru seni diminta bikin modul ajar berdiferensiasi, tapi spidol dan kertas HVS pun beli pakai uang pribadi. Guru merdeka itu bukan guru yang bebas libur. Guru merdeka adalah guru yang waktunya benar-benar milik murid. Di banyak sekolah Riau, kemerdekaan itu belum dirasakan.
2. Merdeka Muridnya? Masih Takut Salah Pilih
Merdeka Belajar memberi hak murid memilih pelajaran sesuai minat. Di atas kertas, SMA dan SMK di Riau sudah menjalankan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan mapel pilihan. Tapi coba tanya langsung ke anak kelas 10 IPA: “Kenapa pilih IPA?”
Jawabannya masih sama seperti 15 tahun lalu. “Karena disuruh Mama”, “Biar gampang masuk kedokteran”, atau “Katanya kalau IPS isinya anak nakal”. Artinya, pilihan belum lahir dari minat. Pilihan masih lahir dari gengsi dan tekanan. Ditambah lagi, banyak sekolah belum siap gurunya untuk mapel pilihan fase F. Akhirnya murid disuruh “bebas memilih” dari dua opsi yang sama-sama tidak ia suka.
