JAKARTA- Langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menelurkan aturan untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah ditutup selama lebih 20 tahun menimbulkan polemik. Apalagi, aturan ekspor pasir laut itu diteken di ujung pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya mengusulkan agar keputusan membuka lagi ekspor pasir laut itu ditunda dulu.

"Ya, saya mengusulkan, kalau bisa, rencana ekspor pasir-laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu," kata Muzani kepada wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9).

Muzani lalu mengusulkan agar pemerintah meminta masukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Menurutnya, itu akan menujukan plus dan minusnya.

Baca :

• » Tiga Kabupaten di Riau Tak Punya APBD-P 2024, Tak Usulkan hingga Batas Waktu
• » Pasangan Dr Afni Z dan Syamsurizal Terima SK Dukungan Tambahan dari Partai Nasdem, Demokrat Menyusul
• » Pj Gubri Usulkan Erisman Yahya Jadi Calon Pj Bupati Inhil

"Ya, ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan," ungkap dia yang juga Wakil Ketua MPR itu.

"Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini," sambung Muzani.

Menurutnya pemerintah tak perlu tergesa-gesa membuka ekspor pasir laut, tapi wajib mengecek ulang manfaat dan kerugiannya.

"Ya, ini, kalau memungkinkan, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya," jelas dia.