JAKARTA - Keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan pemerintah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dan distribusi program prioritas nasional tersebut.

Pemerintah menilai dukungan lintas institusi diperlukan agar target pemenuhan gizi bagi jutaan masyarakat dapat tercapai secara cepat, merata, dan tepat sasaran hingga ke wilayah terpencil.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelibatan TNI bukan berarti prajurit menjalankan tugas operasional dapur MBG, melainkan merupakan penugasan institusional untuk mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ekosistem program.

Baca :

• » Analisis Kesulitan Dalam Pembelajaran Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus
• » BOP Tidak Jalan Dalam Membangun Kembali Palestina
• » Kapolres Rohil Pimpin Sahur On The Road

Menurut Sony, pelaksanaan operasional dapur tetap dilakukan oleh yayasan dan relawan yang telah ditunjuk. Keterlibatan TNI difokuskan pada percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan logistik, serta penguatan tata kelola agar program dapat menjangkau masyarakat lebih luas dalam waktu singkat.

“Secara institusional diberikan tugas kepada TNI. Jadi jangan kemudian disambungkan bahwa tentara sekarang mengurus dapur. Yang menjalankan operasional tetap yayasan dan relawan,” ujar Sony.

Ia menjelaskan, keputusan melibatkan TNI dilatarbelakangi kebutuhan percepatan pembangunan ribuan SPPG pada tahap awal pelaksanaan MBG. Saat pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat, dibutuhkan institusi yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah serta kemampuan mobilisasi yang cepat.

“Waktu itu targetnya 5.000 unit pelayanan. Kita belum memiliki gambaran siapa yang akan mendukung pembangunan seluruh dapur tersebut. Karena kebutuhan percepatan, maka diberikan penugasan kepada TNI,” jelasnya.