TELUK KUANTAN - Aldiko Putra membantah tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Tidak itu saja, ia menuding JPU berusaha menyembunyikan fakta persidangan.

Hal ini diungkapkan Aldiko melalui penasihat hukumnya, Shelfy Asmalinda SH MH mengajukan duplik atau tanggapan atas replik JPU. Duplik ini disampaikan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, Riau, Selasa (22/7/2025).

Dalam dupliknya, penasihat hukum Shelfy Asmalinda SH MH membantah poin-poin yang diajukan oleh JPU. Terkait keterangan saksi dan ahli, penasihat hukum menyatakan bahwa mereka telah menguraikannya secara lengkap dalam nota pembelaan/pledoi, dan menuding JPU berusaha menyembunyikan fakta persidangan.

Baca :

• » Terbantahkan Bukan Roni Rakhmat, Erisman Yahya yang Dilantik Jadi Pj Bupati Inhil
• » Tuduhan Pemotongan Dana UKW dari BUMN, Sekjen PWI Pusat Klarifikasi
• » Tujuh Dosen UIN Suska Riau Bantah Pernyataan Rektor

Mengenai Surat Perintah Penyelidikan tanggal 15 Mei 2023, penasihat hukum mempertanyakan mengapa surat tersebut tidak dijadikan alat bukti yang disita, padahal JPU menuduh terdakwa menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Pasal 102 ayat (1) juncto Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terkait unsur "dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan," penasihat hukum menegaskan bahwa JPU menafsirkan sendiri pengertian monitoring. Ahli pidana Dr. Erdiyanto, S.H., M.H., dan Erdiansyah, S.H., M.H., menyatakan bahwa Surat Perintah Nomor 522.05/TU-UPT KPH-SINGINGI/706 tanggal 11 Mei 2023 "bukan merupakan serangkaian dari proses Penyelidikan maupun Penyidikan".

Penasihat hukum juga mengungkapkan bahwa operator dan kenek alat berat eskavator yang telah diperiksa selama tiga hari di GAKKUM LHK Provinsi Riau telah dipulangkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena tidak memenuhi alat bukti, bukan karena hilangnya alat berat. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Singgih Pranoto dan Umbra Dani.

Mereka juga menekankan bahwa saksi Umbra Dani dan Singgih Pranoto, selaku PPNS, tidak merasa dihalang-halangi oleh terdakwa. Kehadiran terdakwa disebut sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan hak masyarakat di daerah pemilihannya, mengingat, Iskandar sebagai operator alat berat adalah warga Lubuk Ambacang.