Beberapa organisasi sayap dan tokoh senior Golkar menilai SF Hariyanto adalah sosok “baru” dalam partai dan belum memiliki akar yang kuat di tubuh Golkar. Bahkan, sejumlah pernyataan publik menyebut bahwa sebagian besar pemilik suara Musda menolak kehadirannya, karena dianggap tidak melalui proses kaderisasi yang jelas. Ia juga disebut figur yang cukup “kontroversial”, sehingga memicu resistensi di kalangan internal partai.

Meski demikian, SF Hariyanto juga bukan tanpa dukungan. Sejumlah organisasi masyarakat di Riau menyebut bahwa “sinyal kemenangan ada di tangan SF Hariyanto”, menandakan bahwa ia memiliki basis dukungan eksternal yang tak bisa diremehkan.

Ujian Kepemimpinan DPP Golkar

Baca :

• » Zulfadli Pimpin PWI Rohil Periode 2026 - 2029
• » Ketua Umum DePA-RI Penuhi Undangan Pembicara Markas Besar TNI AU
• » Ketum DePA-RI Minta Pemerintah Tak Ceroboh Soal “War Tiket Haji”

Perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Riau kali ini juga menjadi ujian bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, terutama dalam hal menjaga netralitas dan konsistensi kaderisasi. Sebab, beredar isu bahwa DPP mungkin akan memberikan diskresi atau restu khusus bagi salah satu calon. Padahal, langkah semacam itu berpotensi memunculkan perpecahan di tingkat daerah.

Golkar Riau memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis kuat Golkar di Sumatra. Jika dinamika internal ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin partai akan kehilangan soliditas menjelang Pemilu 2029. DPP harus menimbang dengan cermat, apakah akan memprioritaskan loyalitas kader atau mengakomodasi figur yang memiliki kekuatan politik di luar struktur partai.

Melihat dinamika saat ini, pilihan terhadap Yulisman tampak lebih rasional dan aman bagi keberlangsungan partai. Ia membawa legitimasi kader yang kuat, berpengalaman dalam struktur, serta relatif bebas dari polemik publik. Dukungan kader daerah terhadapnya pun menunjukkan bahwa mayoritas masih menginginkan kepemimpinan yang tumbuh dari dalam tubuh partai sendiri.

Sementara itu, pencalonan SF Hariyanto memang menarik dari sisi pengaruh politik, namun juga membawa risiko tinggi. Jika DPP memaksakan dukungan terhadap figur yang belum teruji secara internal, Golkar Riau bisa menghadapi resistensi bahkan perpecahan di tingkat bawah, sesuatu yang berbahaya menjelang masa konsolidasi menuju pemilu mendatang.