PADANG - Bencana alam yang melanda Sumatera Barat memunculkan simpati dari Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) dan lintas organisasi masyarakat. Tak tanggung-tanggung, spanduk posko bencana Sumbar dipasang di komplek Masjid Raya Syech Khatib Alminangkabawy. Selain itu, spanduk pembentukan Provinsi DIM juga dibentangkan.

Pantauan pada Jumat (28/11/2025), dua spanduk muncul sebagai simbol gerakan rakyat: Spanduk Posko Bencana Sumbar dan Spanduk Posko Bersama Pembentukan Provinsi DIM. Keduanya dibentangkan bukan sebagai dekorasi, tetapi sebagai bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan bentuk kepedulian masyarakat Minang baik diranah dan rantau untuk bencana yang terjadi.

Hadir dalam pemasangan spanduk adalah Ketua  Umum LKAAM Prof.Dr.Fauzi Bahar Dt Sati ,Adv.Azwar Siri Ketua Umum LAKAM,Rayusman Ketua Yayasan My Care ,Yusman ketua Relawan Bp2dim Padang,Roser Nuserwan.SH Bendahara BP2DIM Ranah,Bundo Erdawati pengurus Relawan Kota Padang.

Baca :

• » Aksi Humanis di Jalan Margonda: Kuda ‘Nobel’ dan ‘Diamant’ Kawal Kelancaran Lalu Lintas dan Bantu Warga Menyeberang
• » Taiwan Perlu Hadir di INTERPOL, Perkuat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara
• » Hati-hati, KM 90 Jalan Lintas Riau-Sumbar Amblas, Masyarakat Diimbau Gunakan Jalan Alternatif

Pemasangan Spanduk Posko Bencana Sumbar bertujuan menjadi titik kumpul, pusat koordinasi, dan arah bagi siapa saja yang ingin membantu. Di saat banyak warga kehilangan tempat tinggal, terpisah dari keluarga, atau kesulitan mendapatkan air bersih dan makanan, posko semacam ini menjadi garis depan harapan. Tanpa posko, alur bantuan berpotensi tersendat dan tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Masyarakat bergerak cepat karena mereka tahu: setiap menit menunda berarti menambah derita para korban.

Sementara itu, muncul pula Spanduk Posko Bersama Pembentukan Provinsi DIM, sebuah gerakan yang selama ini mungkin dianggap senyap tetapi ternyata memiliki denyut kuat di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan, mengapa spanduk pembentukan provinsi baru muncul di tengah bencana? Jawabannya sederhana: ketika krisis melanda, kelemahan struktur pemerintahan terlihat dengan jelas. Keterlambatan evakuasi, minimnya kehadiran pejabat di lapangan, hingga lambannya distribusi bantuan memicu perenungan mendalam bahwa Sumatera Barat membutuhkan tata kelola yang lebih efektif, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih responsif.
Gerakan ini bukan sekadar wacana perubahan nama provinsi dari Provinsi Sumbar menjadi Provinsi DiIM tetapi tuntutan masyarakat untuk perubahan yang konkret yang ke Istimewaan yang dimiliki suku minangkabau di akui pemerintah pusat

Kedua spanduk tersebut menjadi “suara keras” yang tak bisa diabaikan.
Di satu sisi, ada masyarakat yang membantu sesama tanpa pamrih.
Di sisi lain, ada rakyat yang menuntut struktur pemerintahan yang lebih berpihak kepada mereka.
Dan ketika keduanya muncul bersamaan, pesan yang tersampaikan menjadi jauh lebih lantang: “Kami bergerak ketika kalian diam untuk perubahan besar di ranah Minangkabau 

Di berbagai titik bencana, para relawan bekerja tanpa menunggu perintah. Anak-anak muda, ibu-ibu, komunitas lokal, organisasi kemasyarakatan, hingga para perantau yang pulang kampung bergotong royong mendirikan posko. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa pakaian, ada yang datang dengan alat-alat seadanya untuk membersihkan material longsor. Semangat seperti ini tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibuat-buat.
Ini adalah refleksi dari kultur Minangkabau: jika rumah tetangga terbakar, seluruh kampung ikut memikul beban.