Dalam situasi tersebut, upaya peremajaan perkebunan kelapa di Provinsi Riau mendapat dorongan dari pemerintah pusat melalui penyaluran bantuan bibit kelapa oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang mencapai sekitar 600 ribu batang. Tahap awal bantuan difokuskan untuk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, dengan rincian 352 ribu batang untuk Inhil dan 143 ribu batang untuk Meranti, belum termasuk stok cadangan 30 persen dari jumlah kontrak sehingga total keseluruhan mencapai sekitar 600 ribu bibit.

Bantuan ini disalurkan melalui kontrak dengan pihak pembibit lokal untuk memastikan kualitas bibit, dan diharapkan dapat membantu masyarakat meremajakan kebun kelapa mereka yang banyak mengalami kerusakan serta menurun produktivitasnya. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam merespons persoalan kelapa rakyat.

Namun kondisi lapangan menunjukkan bahwa kerusakan kebun kelapa bukan semata persoalan umur tanaman atau kualitas bibit. Kerusakan tersebut merupakan akumulasi dampak perubahan iklim global mulai dari pemanasan, kenaikan muka air laut, hingga perubahan pola hujan ekstrem yang diperparah oleh faktor lokal seperti abrasi pesisir, intrusi air laut, serta degradasi ekosistem mangrove dan lahan gambut. Seluruh faktor ini secara signifikan menurunkan daya dukung lingkungan terhadap perkebunan kelapa rakyat.

Baca :

• » Taklimat Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kemandirian Energi, Pangan, dan Air Hadapi Krisis Global
• » Perubahan Iklim Adalah Cermin Gagalnya Pemimpin Kita Mengurus Negeri
• » Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim

Tanpa penanganan yang sistematis terhadap faktor-faktor lingkungan tersebut, bibit yang ditanam hari ini berisiko besar menghadapi nasib yang sama dengan kebun-kebun yang rusak sebelumnya. Peremajaan kelapa, dalam konteks ini, tidak boleh dipahami semata sebagai program teknis pertanian, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka besar ketahanan iklim wilayah pesisir dan hulu Indragiri Hilir.

Dalam kerangka tersebut, dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan tanggul pengendali banjir rob dan banjir hujan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Program Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat. Perlindungan fisik wilayah melalui tanggul tidak dapat dipisahkan dari upaya peremajaan kelapa, mengingat sebagian besar kebun kelapa rakyat berada di wilayah pesisir gambut dan dataran rendah yang semakin rentan terhadap genangan air asin dan banjir berkepanjangan.

Pembangunan tanggul yang direncanakan secara masif, berbasis peta risiko iklim, dan terintegrasi dengan tata kelola air kawasan akan berperan penting dalam menjaga bibit kelapa yang baru ditanam agar mampu bertahan hingga usia produktif. Tanpa sistem pengendalian air yang memadai, bibit kelapa berisiko mengalami stres lingkungan, pertumbuhan terhambat, bahkan kematian dini akibat intrusi air laut dan curah hujan ekstrem. Kondisi ini berpotensi menghambat capaian program peremajaan serta memperpanjang tekanan ekonomi yang dialami petani kelapa rakyat.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan kebun kelapa di Indragiri Hilir lebih banyak dipicu oleh kegagalan pengendalian banjir rob dan banjir hujan yang terjadi berulang, bukan semata faktor teknis budidaya. Oleh karena itu, pembangunan dan rehabilitasi tanggul perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim daerah, sejalan dengan peremajaan kelapa, restorasi mangrove, pengelolaan lahan gambut, dan penguatan ketahanan ekosistem pesisir maupun daratan.