“Kalau kita ingin peremajaan kelapa berhasil, kalau kita ingin hilirisasi benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, maka fondasinya harus kokoh melalui Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang terencana, terukur, dan dijalankan lintas sektor,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

BDPN memandang bahwa keberlanjutan pembangunan di Indragiri Hilir hanya dapat dicapai apabila kebijakan ekonomi dan kebijakan iklim disinergikan secara sistematis. 

Pembangunan tanpa perlindungan ekologis pada akhirnya berpotensi melemahkan capaian ekonomi itu sendiri, terutama di daerah pesisir gambut dan wilayah rawan banjir hujan yang sangat rentan, lanjutnya.

Baca :

• » Taklimat Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kemandirian Energi, Pangan, dan Air Hadapi Krisis Global
• » Perubahan Iklim Adalah Cermin Gagalnya Pemimpin Kita Mengurus Negeri
• » Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim

Dikatakannya, rencana aksi daerah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang kuat bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan ekonomi kelapa rakyat serta melindungi masyarakat pesisir dan pedalaman dari risiko ekologis yang terus meningkat.

Dengan menyusun rencana aksi daerah Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang kuat, partisipatif, dan berbasis ilmiah, Indragiri Hilir memiliki peluang untuk keluar dari siklus kerentanan dan membuka jalan menuju pembangunan daerah yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. (rls)