Di sinilah urgensi kebijakan daerah menjadi sangat penting. Bantuan bibit merupakan intervensi teknis jangka menengah, tetapi Indragiri Hilir membutuhkan kerangka kebijakan strategis yang mampu menjawab akar persoalan krisis iklim. Daerah perlu segera menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang terukur, berbasis data ilmiah, dan relevan dengan karakteristik pesisir gambut serta wilayah rawan banjir hujan.

Regulasi nasional sejatinya telah memberikan landasan kuat. Perpres Nomor 98 Tahun 2021 menegaskan bahwa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua pilar utama strategi nasional penurunan emisi dan pengurangan risiko iklim, yang wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution).

Sementara itu, Permen LHK Nomor 12 Tahun 2024 memberikan pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, termasuk penilaian risiko iklim, penetapan prioritas wilayah, serta strategi perlindungan ekosistem. Dengan dua regulasi ini, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk terus menunda penyusunan dokumen strategis tersebut.

Baca :

• » Taklimat Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kemandirian Energi, Pangan, dan Air Hadapi Krisis Global
• » Perubahan Iklim Adalah Cermin Gagalnya Pemimpin Kita Mengurus Negeri
• » Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim

Ketiadaan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim berpotensi membuat berbagai program pembangunan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah dan desa, setiap program baik peremajaan kelapa, pembangunan infrastruktur, maupun perlindungan wilayah pesisir dan hulu harus dirancang berbasis risiko iklim agar anggaran publik tidak habis untuk menambal dampak kerusakan yang berulang.

Pemerintah Pusat telah menunjukkan komitmen melalui berbagai upaya pembangunan, termasuk dorongan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat serta percepatan peremajaan kelapa rakyat. Upaya ini merupakan pijakan awal yang penting bagi penguatan ekonomi daerah.

Namun BDPN menilai bahwa langkah-langkah teknis tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang strategis, terukur, dan berbasis ilmiah. Krisis iklim yang telah nyata terjadi di Indragiri Hilir, baik di wilayah pesisir maupun daratan, menuntut kehadiran kebijakan yang mampu melindungi hasil pembangunan dari risiko ekologis yang terus meningkat.

Ketua Bangun Desa Payung Negeri (BDPN), Zainal Arifin Hussein, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan tidak boleh berjalan dalam rel yang terpisah.