Oleh: Hadimihardja

Krisis iklim seringkali dilihat sebagai bukti kegagalan pemimpin dalam mengelola negeri dan sumberdayanya.

Argumen ini didasarkan pada beberapa alasan utama antara lain kurangnya aksi nyata. dimana lambatnya respon pemerintah terhadap peringatan ilmiah, yang berujung pada keterlambatan penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang efektif.

Baca :

• » Bergesernya Paradigma Pola Asuh
• » Krisis Iklim dan Banjir Berulang Ancam Ekonomi Rakyat Inhil
• » Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim

Prioritas ekonom jangka pendek. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum dan tata kelola terhadap perusak lingkungan dan tata kelola sumberdaya alam.

Ketimpangan dan kerentanan. Krisis iklim menyebabkan cuaca ekstrem (hujan sangat lebat), memperparah banjir, galodo (banjir bandang berisi lumpur/batu/kayu), dan longsor, karena hutan rusak parah akibat deforestasi sehingga alam tak lagi mampu menahan air, memicu erosi, dan membuat sungai dangkal, yang semuanya menyebabkan bencana hidrometeorologi makin sering terjadi dan merusak.

Ini bukan lagi sekedar fenomena alam, tapi kombinasi faktor alam dan ulah manusia (tata kelola lahan yang buruk, sampah) yang mengancam keamanan dan kehidupan.

Namun, penting untuk diakui bahwa krisis iklim seperti banjir bandang, galodo, dan longsor yang meluluhlantakkan Sumatera Barat , Sumatra Utara, Aceh dan daerah lainnya adalah tragedi kemanusiaan. Tetapi lebih dari itu, ia adalah vonis keras terhadap model pembangunan negeri ini.