|
 |
×
|
|
|
|
×
|
Oleh : Erlangga Pratama dan Toni Soemintardjo
Pemerintahan Prabowo Subianto sebenarnya memiliki sejumlah program kerja dan proyek strategis nasional yang jelas berorientasi untuk kemakmuran rakyat dan optimalisasi seluruh keuangan negara untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, sehingga Presiden all out memerangi korupsi dan mencegah eksploitasi sumber daya alam yang tidak menguntungkan rakyat dan tidak selaras dengan kepentingan nasional.
Sejumlah program andalan pemerintahan seperti makan bergizi gratis (MBG) dianggarkan sebesar Rp 335 triliun dalam APBN; Koperasi Desa Merah Putih dialokasikan Rp 50 triliun; Sekolah Rakyat sebanyak Rp 50 triliun; dan program pemeriksaan kesehatan gratis. Semua tujuannya sebenarnya jelas seperti misalnya MBG untuk memerangi gizi buruk/stunting, meningkatkan kecerdasan anak didik dan meningkatkan daya saing mereka, namun oleh kelompok “sakit hati” program populis ini direndahkan dengan disamakan konsep catering dalam propaganda oposisi di whatsapp dan medsos laiinya. Kopdes merah putih disamakan dengan proyek gedung, jelas tidak benar sama sekali karena Kopdes merah putih akan menjadi hub dan motor pemberdayaan perekonomian desa dengan optimalisasi penggunaan dana desa. Sekolah Rakyat disamakan dengan proyek membangun gedung sekolah jelas propaganda yang salah, karena program sekolah rakyat ini sebenarnya program ekstensifikasi, optimalisasi dan boosting SDM anak-anak Indonesia yang memiliki kapasitas unggul namun tidak tersalurkan dengan baik, sehingga SDM unggul ini dididik pengetahuan, agama dan karakternya dalam prinsip boarding di program sekolah rakyat.
Terus program-program pemerintah dinilai tidak sesuai dengan tata kelola anggaran yang baik, juga jelas propaganda tidak cerdas dari kelompok anti pemerintah, karena mereka sudah underestimate terlebih dahulu kepada pemerintah.
*Berdasar prinsip GFG*
