Makali yang berasal dari Pantura Indramayu ini,  menegaskan pentingnya koordinasi antara Komdigi dan Dewan Pers sebelum mengambil langkah pembatasan terhadap konten jurnalistik.

“Dewan Pers juga harus objektif dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan sengketa, termasuk yang dialami media siber dan media rintisan, termasuk yang dialami media Siber di Kepri, ” ujarnya.

Ia menambahkan, SMSI juga menerima laporan sengketa jurnalistik dari media siber di Kepri,  yang diharapkan dapat ditangani secara profesional.

Baca :

• » Terima Aspirasi DPW NasDem. PWI Riau Dorong Penyelesaian Sesuai Mekanisme Pers
• » Bupati Inhil Apresiasi Balai Bahasa Provinsi Riau Gelar Revitalisasi Bahasa Melayu Riau
• » BOP Tidak Jalan Dalam Membangun Kembali Palestina

*Pandangan Dewan Pers*

Anggota Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, menyampaikan bahwa tindakan Komdigi kemungkinan didasarkan pada pertimbangan regulasi tertentu. Selain itu, Magdalene.co disebut belum terverifikasi Dewan Pers.

Namun demikian, setelah dicermati sebagai karya jurnalistik meskipun media itu belum terverifikasi oleh dewan pers, pembatasan akses tersebut akhirnya dicabut.

“Ke depan diperlukan pemahaman yang sama serta sinergi antara pemerintah dan Dewan Pers dalam menyikapi karya jurnalistik,” ujarnya.