3. 2024-2026: Larangan Perpisahan di Hotel. Dalih: mencegah pungli. Dampak: kreativitas siswa dibatasi, ekonomi lokal tidak bergerak. Solusi pengganti: nihil.

4. 2025-2026: Wacana Larangan Study Tour. Dalih: rawan kecelakaan. Dampak: pengalaman belajar kontekstual hilang. Solusi pengganti: belum ada.

Pola yang berulang: *Ada masalah → Terbitkan larangan → Masalah dianggap selesai*. Padahal larangan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan. Siswa tetap butuh transportasi, tetap butuh teknologi, tetap butuh ruang berekspresi. Ketika kebutuhan tidak difasilitasi, mereka cari jalan sendiri yang lebih berisiko.

Baca :

• » Sekolah Rakyat Hadirkan Pendidikan Bermutu Lewat Seleksi Transparan dan Tepat Sasaran
• » SMSI Riau Dukung Kebijakan Plt Gubri Rombak Direksi BUMD Agar Sejalan Dengan Visi Misi
• » FAI Berkomitmen Bantu Pendidikan Anak Yatim dan Dhu’afa

2. Fallacy Kebijakan Larangan: 3 Cacat Nalar

Cacat Nalar 1: Menghukum Mayoritas karena Kesalahan Minoritas.

Karena 2% siswa ugal-ugalan, 98% siswa lain dilarang bawa motor. Karena 5% sekolah pungli perpisahan, 95% sekolah lain yang tertib ikut dihukum. Ini bukan keadilan. Ini kemalasan berpikir. Pejabat ber-ruh pendidikan akan menghukum yang salah, bukan membatasi yang benar.

Cacat Nalar 2: Menganggap Sekolah sebagai Lembaga Pemasyarakatan.