Filosofi larangan lahir dari asumsi bahwa siswa adalah ancaman yang harus dikendalikan, bukan potensi yang harus difasilitasi. Sekolah jadi tempat steril dari realitas. Padahal tugas sekolah adalah mengajarkan cara mengelola motor dengan aman, mengelola HP dengan bijak, mengelola event dengan jujur. Melarang = menyerah mendidik.

Cacat Nalar 3: Menukar Risiko dengan Kehilangan Kesempatan.

Ya, study tour berisiko kecelakaan. Tapi juga kesempatan belajar sejarah, geografi, dan sosial langsung. Ya, HP berisiko bikin candu. Tapi juga jendela ke ilmu pengetahuan dunia. Kebijakan larangan selalu pilih “aman” dengan cara membuang kesempatannya sekalian. Ini namanya mitigasi risiko dengan amputasi.

Baca :

• » Sekolah Rakyat Hadirkan Pendidikan Bermutu Lewat Seleksi Transparan dan Tepat Sasaran
• » SMSI Riau Dukung Kebijakan Plt Gubri Rombak Direksi BUMD Agar Sejalan Dengan Visi Misi
• » FAI Berkomitmen Bantu Pendidikan Anak Yatim dan Dhu’afa

3. Dampak: Dari Stagnasi Mutu hingga Krisis Kepercayaan

Ketika kebijakan hanya jadi daftar larangan, 3 kerusakan terjadi:

1. Stagnasi Mutu: Rapor Pendidikan Riau stagnan di skor literasi 64,88 karena energi dinas habis untuk merazia, bukan melatih guru. Sumbar dan Kepri melesat karena energi mereka untuk memfasilitasi.

2. Krisis Inovasi: Kepsek dan guru takut berkreasi. “Daripada salah dan dilarang, lebih baik tidak ngapa-ngapain”. Sekolah jadi mati rasa.